UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DI SUMATERA BARAT (1945-1974)

Pengarang: 

DRA. ZUSNELI ZUBIR, DRS. REFISRUL, SITI ROHANAH, S.S

Penerbit: 

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Tahun Terbit: 

2001

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Barat
Rak: 

IHU - 348.02 (340-349)

ISSN/ISBN: 

979-9388-17-1

Jumlah Halaman: 
66

Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia telah membuat beberapa peraturan mengenai undang-undang Otonomi daerah. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa proses untuk mewujudkan otonomi daerah, memerlukan waktu yang cukup lama. Sumatera Barat memiliki budaya yang khas dan melekat pada masyarakatnya, tentu saja undang-undang tata peraturan pemerintahannya juga harus sesuai dengan adat-istiadat Minangkabau. Dianutnya prinsip otonomi riil/nyata dan bertanggung jawab di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah suatu pilihan yang tepat. Hal ini didasarkan pada kenyataan berbeda-bedanya sumber daya alam dan sumber daya manusia setiap daerah di Sumatera Barat umumnya, dan kabupaten Solok khususnya. Dengan prinsip kabupaten Solok diharapkan membangun daerahnya sesuai dengan potensinya. Dengan prinsip ini pula pendekatan pembangunan daerah dapat diwujudkan dalam bentuk pendekatan sektoral semata.