SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SUMATERA BARAT

Pengarang: 

FAISAL HAMDAN DT. RANGKAYO BAS

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

1980/1981

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Barat
Rak: 

2.4(300-31

SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SUMATERA BARAT
Bentuk sebuah Nagari diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nagari, yaitu sebagai Undang-undang Tatanegara yang ruang lingkupnya berlaku sebatas lingkungan nagari yang berstatus otonom, yang semuanya mengatur persyaratan suatu nagari yang berpemerintahan penuh. Persyaratan tersebut bukanlah hanya berbentuk fisik. Akan tetapi didalamnya sudah terkait semua tata tertib dan hukum yang diwadahi oleh setiap sarana fisik tersebut, yaitu : 1. Babalai Bamusajik, maksudnya ialah mempunyai balairung tempat roda pemerintahan nagari dilaksanakan dibidang eksekutif, legislatif dan judikatif, anggotanya seluruh penghulu. 2. Basuku Banagari, maksudnya ialah setiap penduduk terdiri dari kelompok masyarakat yang bernama suku. 3. Bakorong Bakampuang, maksudnya bahwa setiap nagari mempunyai wilayah kediaman, baik dalam lingkungan pusat yang mempunyai watas tertentu yang dibentuk alam atau dibangun berbentuk parit ataupun pohon aur berduri atau diluar lingkaran sebagai perkampungan sebagai satelit atau hinterland.4. Bahuma Babendang, maksudnya pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar terhadap harta benda serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui. 5. balabuah batapian, maksudnya ialah pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan. 6. basawah Baladang, maksudnya pengaturan tentang sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisannya. 7. bahalaman bapamedanan, maksudnya pengaturan tentang Rukun Tangga dan pesta keramaian dan permainan. 8. Bapandam Bapusaro, maksudnya ialah tentang pengaturan masalah kematian serta upacaranya. Dalam nagari setiap warga atau anggota masyarakatnya di dalam kehidupan sehari-hari dituntun oleh norma-norma yakni Norma Agama Islam, Norma Adat serta keyakinan-keyakinan atas kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai suatu alat yang ikut pula membentuk sistem pengendalian sosial terhadap anggota masyarakatnya adalah bersumber dari pendidikan yang diberikan oleh keluarga sehubungan dengan sistem sosial yang dianut dalam masyarakat nagari tersebut. Pendidikan tersebut pada umumnya bersifat Non Formal, dimana setiap anggota masyarakat di beritahu dan diajarkan cara-cara memahami dan melaksanakn hubungan kekerabatan yang ada .