SEABAD SENSOER GAMBAR IDOEP DI NUSANTARA 1916 - 2016

Pengarang: 

NUNUS SUPARDI

Penerbit: 

PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Tahun Terbit: 

2017

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

SKE - 900.791.43 (900-909)

ISSN/ISBN: 

978-602-52466-0-9

Jumlah Halaman: 
466

Kehadiran lembaga yang pernah dibentuk untuk melakukan sensor film di bumi Nusantara dari seabad yang lalu telah meninggalkan beberapa catatan penting. Kehadiran film di tengah-tengah masyarakat Nusantara di awal 1900-an merupakan hal baru. Film sebagai refleksi kehidupan menggambarkan latar belakang budaya yang berbeda dengan budaya penontonnya. Di masa penjajahan Jepang, sensor film berjalan dengan ketat dan sepenuhnya berada dikendalikan pemerintah militer. Dalam hal ini penonton oleh Jepang dijadikan sebagai obyek propaganda Jepang. Di balik sisi negatif penjajahan Jepang yang membuat rakyat sengsara dan tidak sedikit kehilangan nyawa, tidak jauh dengan pemerintahan Hindia Belanda ada pula dampak positif yang ditinggalkan. Keberadaan lembaga seperti Keimin Bunka Shidosho, Hodo-Dan dan juga organisasi Poetra dapat menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri sebagai bangsa. Dan lahirlah tokoh-tokoh perfilman nasional seperti Usmar Ismail, Asrul Sani, D. Djajakoesoema, dan sebagainya. Dalam situasi genting keberadaan film dan sensor film ikut berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI (27 Desember 1949), pemerintah mulai menata keberadaan lembaga yang mengurus sensor film. Pada tahun 1951 masalah sensor dibahas secara khusus dalam Kongres Kebudayaan 1951 agar keberadaannya benar-benar sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa.