POLITIK FILM DI HINDIA BELANDA

Pengarang: 

M. SARIEF ARIEF

Penerbit: 

KOMUNITAS BAMBU

Tahun Terbit: 

2009

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

SKE - 900 (900-909)

ISSN/ISBN: 

979-3731-68-0

Jumlah Halaman: 
101

Meskipun telah diperkenalkan bentuk hiburan film kepada penduduk di Batavia khususnya dan di Hindia Belanda pada umumnya saat itu, film belum dapat diterima sebagai satu bentuk hiburan yang digemari penonton. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya masih adanya bentuk-bentuk seni pertunjukkan lain (tonil Eropa, tonil Melayu, sandiwara, dsb), serta bentuk pertunjukan film masih berupa film dokumenter yang relatif sedikit membawa penonton terhibur. Ketika film cerita masuk ke Hindia Belanda dengan menampilkan serangkaian cerita, aktor serta membawa penonton ke dunia impian, maka menjadi sejajarlah kedudukan film dalam bentuk-bentuk seni pertunjukan lainnya yang sifatnya menghibur. Sejalan dengan perkembangan film di Hindia Belanda terjadi pula perkembangan kota-kota tertentu di Hindia Belanda, seperti perkembangan Kota Batavia, Surabaya, Semarang, Medan dan lainnya. Film yang masuk ke Hindia Belanda umumnya adalah film gendre yang menitikberatkan untuk membawa penonton ke dunia impian tanpa perlu mengajak penonton untuk berpikir mengenai adegan dan alur yang ada di dalam film itu. Karena sebagian film beraliran genre adalah film-film hasil produksi barat (Amerika dan Eropa). Pada waktu itu film yang ada hanya film bisu dan teks bahasa yang dipakai adalah bahasa Belanda sampai 1926. Keadaan ini mendatangkan kecemasan bagi penduduk Eropa. Kelemahan-kelemahan dalam peraturan perfilman 1916 dicoba diperbaiki dengan dikeluarkannya peraturan 1919. Pada tahun 1920 dan 1922 dikeluarkan lagi suatu kebijakan untuk menghapus keterikatan sub-sub komisi daerah terhadap Komisi Sensor utama di empat kota seperti yang diberlakukan  dalam peraturan 1919. Keadaan yang terjadi hingga 1924 menyebabkan munculnya beragam kritik terhadap kebijakan pemerintah Kolonial. Pada 1925, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan baru mengenai perfilman. Kebijakan itu adalah menghapus kriteria lolos, lolos sementara dan tidak lolos sensor. Adanya peraturan 1925 ini justru memberikan peluang bagi masuknya film impor. Sampai 1930 tidak ada peraturan baru dari pemerintah kolonial. Ini dikarenakan adanya usaha untuk membuat film cerita di Hindia Belanda. Pada 1930 sebuah kebijakan perfilman dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dalam rangka penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi di bidang perfilman, yaitu telah dibuatnya film bicara. Dari 1930-1940 pemerintah kolonial tidak mengeluarkan kebijakan baru mengenai perfilman. Ini disebabkan semakin banyaknya film yang diproduksi didalam negeri dan diharapkan mampu untuk mengimbangi citra negatif orang Barat dalam film impor.