POLITIK DAN EKONOMI PERDAGANGAN BULUNGAN PADA ABAD XIX - XX (1878 - 1942)

Pengarang: 

LISYAWATI NURCAHYANI, HARTO JUWONO

Penerbit: 

KEPEL PRESS

Tahun Terbit: 

2017

Daerah/Wilayah: 
Kalimantan Utara
Rak: 

KUT - 900 (900-909)

ISSN/ISBN: 

978-602-356-193-3

Jumlah Halaman: 
204

Periode 1878 hingga 1905 merupakan masa ketika secara perlahan Kesultanan Bulungan terintegrasi kedalam struktur dominasi politik dan ekonomi colonial melalui proses pasifikasi Hindia Belanda khususnya untuk wilayah luar Jawa. Penguasaan sektor-sektor ini tidak hanya memenuhi kepentingan kapitalis, tetapi juga untuk melumpuhkan pilar-pilar penopang eksistensi Kesultanan Bulungan. Proses pertumbuhan ekonomi yang ada didominasi oleh hubungan primordial antara struktur Kesultanan dan kawulanya. Keberhasilan pemerintah memantapkan posisinya yang sangat dominan di sektor pertambangan di Pulau Bunyu menandai penegakkan hegemoni ekonomi pemerintah atas wilayah Bulungan. Periode antara 1906 dan 1923 sebenarnya menjadi masa ketika sistem perdagangan dalam arti transaksi modern mulai diaplikasikan pada masyarakat Bulungan. Meskipun komoditi yang ditawarkan oleh Bulungan masih merupakan produk lama, yaitu hasil hutan dan tambang, disamping produk pertanian terbatas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, namun interaksi antara produsen dan konsumen telah mulai terjadi di tingkat bawah lapisan masyarakat. Periode ini membuka pintu bagi rentang waktu berikutnya yang akan mengarah pada penerapan hukum pasar colonial pada struktur hubungan kekuasaan dan ekonomi di Bulungan. Periode pasca depresi hingga akhir pemerintahan Belanda di Bulungan merupakan masa pemulihan kestabilan baik politik maupun ekonomi yag dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kekuatan politik baru digunakan setelah tahun 1940 dan hanya terbatas pada elite pusat, sementara di Bulungan praktis tidak ada tekanan politik dari pihak Jepang baik pada pemerintah Belanda setempat maupun terhadap Kesultanan Bulungan.