PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2014

Pengarang: 

TIM PENYUSUN

Penerbit: 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Tahun Terbit: 

2014

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

PER - 344 (340-349)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
9

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 69 Tahun 2014 menjelaskan tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 9 (sembilan) pasal. Kesembilan pasal tersebut diantaranya berbunyi: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; (2) Penyelenggara adalah badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dengan modal asing; (3) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan; (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Pasal 2 (1) Izin penyelenggara pendidikan nonformal dengan modal asing diberikan dalam rangka memperoleh izin usaha di bidang pendidikan nonformal; (2) Penyelenggara mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing secara tertulis kepada Menteri; (3) Permohonan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas: a. izin prinsip dari badan koordinasi penanaman modal; b. surat rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan kewenangannya; c. akta pendirian badan usaha berbadan hukum penanaman modal asing dan perubahannya beserta pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; (4) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing diatur dalam petunjuk tenis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani urusan di bidang pendidikan nonformal. Dan seterusnya.