PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016

Pengarang: 

TIM PENYUSUN

Penerbit: 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

2016

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

PER - 344.03 (340-349)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
21

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan terdapat X (sepuluh) bab dan didalamnya ada terdapat 19 pasal. Dalam bab tersebut meliputi Ketentuan Umum; Tujuan; Penerima Bantuan Pemerintah; Jenis Dan Bentuk Bantuan; Tata Kelola Bantuan Pemerintah; Monitoring Dan Evaluasi; Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup. Beberapa pasal yang terdapat didalamnya, diantaranya Pasal 1 (1) Bantuan pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; (2) Belanja bantuan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, komunitas budaya atau satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat guna meningkatkan kemampuan (ekonomi dan/atau kesejahteraan dan/atau kemampuan daya saing di bidang pendidikan dan kebudayaan; (3) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi keuangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.