PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2015

Pengarang: 

TIM PENYUSUN

Penerbit: 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

2015

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

PER - 344 (340-349)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
24

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs Atau Yang Sederajat Dan SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tersebut terdapat X (sepuluh) Bab. Dan didalam Bab tersebut terdapat 31 (tiga puluh satu) pasal. Dalam bab tersebut meliputi Ketentuan Umum; Persyaratan Peserta Didik Mengikuti Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah/Madrasah /Pendidikan Kesetaraan; Hak Dan Kewajiban Peserta Didik Dalam Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan; Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan; Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Dan Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional; Bahan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional; Biaya Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan; Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Pencapaian Kompetensi Lulusan Dalam Ujian Nasional; Sanksi; Penutup. Adapun isi pasal yang terdapat di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tersebut, diantaranya meliputi : Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C; dan seterusnya.