PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016

Pengarang: 

TIM PENYUSUN

Penerbit: 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

2016

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

PER - 344. 03 (340-349)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
43

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 5 (lima) pasal dan 1 (satu) lampiran.  Adapun kelima pasal tersebut meliputi: Pasal 1 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BAntuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Juknis BOP PAUD merupakan pedoman bagi pemerintah daearh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penggunaan dana BOP PAUD. Pasal 2 Juknis BOP PAUD disusun bertujuan : a. pemanfaatan dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien; dan b. pertanggungjawaban keuangan dana BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. PAsal 3 (1) Alokasi dana BOP PAUD ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; (2) Perhitungan alokasi dana BOP PAUD per satuan PAUD atau lembaga adalah jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD yang tidak melebihi jumlah dana alokasi BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Dalam hal terdapat kelebihan anggaran pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan kepada satuan PAUD atau Lembaga yang melayani peserta didik di bawah usia 4 (empat) tahun. Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai Juknis BOP PAUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Adapun 1 (satu) Lampiran yang terdapat dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 2 Tahun 2016 terdapat VII (tujuh) bab didalamnya, yang meliputi Pendahuluan; Implementasi BOP PAUD; Prosedur Pelaksanaan BOP PAUD; Penggunaan Dana BOP PAUD; Monitoring, Supervisi, dan Pelaporan; Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat; Penutup.