PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019

Pengarang: 

TIM PENYUSUN

Penerbit: 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

2019

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

PER - 344 (340-349)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
41

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tersebut terdapat XIII (tiga belas) Bab. Dan didalam Bab tersebut terdapat 67 (enam puluh tujuh) Pasal. Dalam bab tersebut meliputi Ketentuan Umum; Pengamanan; Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara; Penyelesaian Kerugian Negara; Penagihan dan Penyetoran; Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara; Kedaluwarsa; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya; Tata Cara Penatausahaan; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Penutup. Adapun isi pasal yang terdapat di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2019 tersebut, diantaranya meliputi : Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; (2) Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara; (3) Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas bendahara; (4) Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri SIpil Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara; Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.