PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012

Pengarang: 

TIM PENYUSUN

Penerbit: 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

2012

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

PER - 343 (340-349)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
14

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2012 menjelaskan tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pasal. Kesepuluh pasal tersebut, diantaranya berbunyi: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara negara. Pasal 2 (1) Penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki terdiri atas: a. Pejabat Eselon I dan yang disamakan; b. Pejabat Eselon II di pusat dan koordinasi perguruan tinggi swasta; c. Pejabat di lingkungan unit pelaksana teknis; d. Pejabat di lingkungan perguruan tinggi; e. Pejabat Perbendaharaan; f. Auditor; g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan h. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; (2) Pejabat penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 3 (1) Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Kepala Biro Umum, pada setiap awal tahun menyusun daftar nama pejabat penyelenggara negara di lingkungan masing-masing; (2) Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Kepala Biro Umum menyampaikan daftar nama pejabat penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Umum  dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat pada tanggal 31 Januari; (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar nama pejabat penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.