KUASA JEPANG DI JAWA PERUBAHAN SOSIAL DI PEDESAAN 1942 -1945

Pengarang: 

AIKO KURASAWA

Penerbit: 

KOMUNITAS BAMBU

Tahun Terbit: 

2015

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

SSO - 900 (900-909)

ISSN/ISBN: 

978-602-9402-56-8

Jumlah Halaman: 
617

Kebijakan-kebijakan Jepang pada masa perang, baik di Jepang maupun di wilayah-wilayah pendudukan, diarahkan pada mobilisasi semacam itu. Semua dimaksudkan untuk melanjutkan upaya perang, yang akhirnya bertujuan untuk membangun blok kawasan yang utuh, yaitu Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, dibawah kepemimpinan Jepang. Karena itu Jepang perlu memobilisasikan sumber daya ekonomi dan tenaga dari seluruh wilayah yang diduduki, juga dari Jepang sendiri. Kebijakan mobilisasi Jepang pada masa perang selalu dipadukan dengan kontrol ketat oleh pemerintah. Seluruh kegiatan ekonomi, produksi, sirkulasi, dan distribusi secara ketat dikontrol melalui peraturan-peraturan dan dekrit pemerintah. Tidak ada kebebasan dalam kegiatan politik, ideologi atau ekspresi yang diizinkan. Rakyat diharapkan mempunyai pemikiran yang seragam dan melakukan konformitas dalam tingkah laku mereka, seperti yang selalu terjadi didalam rezim-rezim totaliter. Dengan demikian, mobilisasi di Jawa selalu dijalankan di dalam kerangka acuan yang ditetapkan oleh dan di bawah control ketat pemerintahan militer. walaupun demikian, kebijakan Jepang membantu melahirkan berbagai perubahan dan fenomena baru di masyarakat dengan mengaduk-aduk seluruh masyarakat, serta menyebabkan timbulnya kebingungan keragaman, mobilitas, dan perpecahan. Perubahan sosial semacam itu paling mencolok dikawasan pedesaan karena tekanan pemerintah militer Jepang yang paling kuat. Masyarakat desa subur akan sumber dan barang yang dibutuhkan Jepang dan boleh dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya pemerintahan Jepang bergantung pada upaya menarik bantuan dari masyarakat pedesaan.