KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL KAJIAN SEJARAH PERLAWANAN TIGA KERAJAAN TERHADAP PEMERINTAH HINDIA BELANDA DI SULAWESI SELATAN ABAD XIX

Pengarang: 

MUHAMMAD AMIR, SYAHRIR KILA, ROSDIANAH HAFID

Penerbit: 

DE LA MACCA

Tahun Terbit: 

2012

Daerah/Wilayah: 
Sulawesi Selatan
Rak: 

SSO-900 (900-909)

ISSN/ISBN: 

978-979-3897-64-6

Jumlah Halaman: 
320

Konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan ketiga kerajaan di Sulawesi Selatan pada paruh pertama abad ke-19, terjadi karena penolakan Kerajaan Bone, Suppa, dan Tanete atas kembalinya dan usaha pemerintah Hindia Belanda dalam memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintahan kolonialnya di daerah ini. Selain itu, juga karena ketiga kerajaan itu dengan tegas menolak undangan pertemuan dengan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka pembahasan pembauran Kontrak Bungaya. Penolakan ketiga kerajaan itu bukan saja karena kehadiran kembali pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan merupakan ancaman bagi eksistensi ketiga kerajaan itu, tetapi juga merupakan ancaman terhadap pengaruh dan kedudukan kekuasaan mereka atas sejumlah wilayah dan kerajaan di daerah ini beralih kepada pemerintah Hindia Belanda. Penolakan ketiga kerajaan tersebut, mendorong pemerintah Hindia Belanda melancarkan ekspedisi atau serangan militer yang kemudian memicu terjadinya konflik berupa perang terbuka antara Kerajaan Tanete, Suppa dan Bone dengan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan ketiga kerajaan tersebut, juga senantiasa disertai oleh konflik internal, baik konflik kelembagaan antara dewan pemangku adat dengan raja, maupun konflik di kalangan bangsawan ana’ pattola (putra mahkota). Semua itu tentu membuat kerajaan itu semakin tidak berdaya dalam membangun kekuatan kembali dan dalam mempertahankan eksistensinya hingga akhirnya harus menerima kenyataan tunduk dibawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda