Katalog Buku Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Menampilkan 1 - 16 dari 812
  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2014 menjelaskan tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 2 (dua) pasal dan II Lampiran.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014  

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2014 menjelaskan tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru Di Sekolah.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2014 menjelaskan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 7 (tujuh) pasal dan 1 (satu) lampiran.

  • PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/VIII/PB/2014 NOMOR 05/SKB/MENPAN,RB/VIII/2014 NOMOR 14/PBM/2014

    Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5/VIII/PB/2014 Nomor 05/SKB/MENPAN,RB/VIII/2014 Nomor 14/PBM/2014 menjelaskan ten

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2015

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2015 menjelaskan tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017  

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2015 m7enjelaskan tentang Pelimpahan Sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 5 (lima) pasal.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian P

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) pasal.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019

    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan terdapat XVIII (delapan belas) bab.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016

    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015

    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2012 menjelaskan tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pasal.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 5 (lima) pasal dan 1 (satu) lampiran.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016  

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016.

  • PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 8 TAHUN 2016

    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.