Sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Kepegawaian

Sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Kepegawaian Terbitnya PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan wujud dari reformasi birokrasi, yang pada intinya bertujuan mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral, menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, serta upaya untuk meningkatkan kinerja PNS. Dalam rangka membedah dan mendiskusikan peraturan pemerintah yang menjadi pedoman dalam penegakan disiplin PNS ini, pada Senin (9 Mei 2011) Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bagi pegawai di lingkungan BPSNT Pontianak Wilayah Kalimantan. Selain PP No. 53 tahun 2010, dilakukan pula pembahasan terhadap peraturan kepegawaian lainnya, seperti PP No. 32 tahun 1979 (pemberhentian PNS dan pelanggaran disiplin), PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 (izin perkawinan bagi PNS), serta PP No. 24 tahun 1976 (cuti PNS). Sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Zaini Bustaman, S.H., M.M. (Karo Kepegawaian dan Organisasi, Kembudpar) dan Hairullah R.S., S.H. (Kabid Kesejahteraan Pegawai, BKD Prov. Kalbar). Sebelumnya telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji atas 9 (sembilan) orang PNS BPSNT Pontianak Wilayah Kalimantan. Pengambilan sumpah dan janji PNS tersebut dilakukan oleh Karo Kepegawaian dan Organisasi Kembudpar, disaksikan oleh Kabag Kepegawaian dan Organisasi (Ditjen NBSF) dan Kepala BPSNT Pontianak Wilayah Kalimantan, serta dihadiri oleh seluruh pegawai di instansi ini. Dalam amanat singkatnya, Karo Kepegawaian dan Organisasi Kembudpar menyampaikan bahwa sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010, pengambilan sumpah dan janji ini merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh PNS. Diharapkan para PNS yang telah mengucapkan sumpah dan janji dapat menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bekerja dengan penuh kejujuran dan semangat, serta menjunjung tinggi martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.