Focus Group Discussion Penyusunan Pola Dasar dan Pengembanga

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan FGD Penyusunan Pola Dasar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Pontianak pada 6-7 Juni 2013. Kegiatan ini bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak. Berlangsung di Hotel Orchadz Pontianak, diskusi ini diikuti oleh 30 orang dalam berbagai kalangan yang berkaitan dengan bidang kebudayaan. Hadir dalam diskusi ini para budayawan, wakil dari Dewan Kesenian, Museum Negeri, akademisi, sejarawan serta perwakilan dari instansi-instansi terkait. Dalam sambutannya Kapusbang SDM Kebudayaan yang diwakili oleh Kabid Peningkatan Kompetensi , Sanggupri B., M.Hum menyatakan bahwa FGD ini dilaksanakan di tiga kota Pontianak, Denpasar di Ambon setelah sebelumnya diselenggarkan di Aceh, Bandung dan Makasar. Sebagai lembaga baru, Pengembangan SDM Kebudayaan memiliki tugas menyusun kebijakan kebudayaan dan memfasilitasi sertifikasi. Penyusunan Pola Dasar dan Pedoman akan dilakukan melalui studi akademis, penyusunan draft dan FGD. Kami mengharapkan sumbangan saran yang berharga untuk kebijakan.
Hadir menghantarkan diskusi ini adalah Dr. Kresno Yulianto Soekardi dan Dr. R. Cecep Eka Permana dari Universitas Indonesia. Terdapat 4 tema pokok yang dibicarakan yaitu Isu-isu strategis SDM Kebudayaan, Pengembangan SDM kebudayaan, Kompetensi dan Sertifikasi SDM Kebudayaan dan Evaluasi dan Monitoring
Diskusi ini merumuskan beberapa pokok pikiran yaitu:
1. Perlu dilakukan penyusunan database berupa identifikasi dan inventarisasi SDM Kebudayaan. Kegiatan tersebut harus dilakukan dari pusat hingga daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Tetapi sebelumnya, perlu dibuat dulu indikator dan standar kompetensi SDM Kebudayaan, sehingga jelas identifikasi yang akan dilakukan.
2. Penempatan/kompetensi
Ada ketimpangan antara kompetensi pegawai dengan penempatan, pendidikan, dan tugas. Dalam kaitan itu, maka perlu dilakukan inventarisasi kompetensi SDM setiap UPT, dipertimbangkan kualitas dan kuantitas SDM, kemudian dan analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
3. Diperlukan dukungan bagi kegiatan budaya di tingkat lokal
4. Ketentuan dan aturan tentang kompetensi SDM Kebudayaan perlu ditingkatkan
5. Monitoring dan evaluasi perlu memperhatikan aspek perencanaan program, dan pelaksanaannya, sesuai dengan umpan balik, dilakukan oleh Tim yang berkompeten dan siklus yang berkelanjutan.