SEJARAH SOSIAL POLITIK KERAJAAN BUOL (1828-1942)

Pengarang: 

HASANUDDIN

Penerbit: 

KEPEL PRESS

Tahun Terbit: 

2014

Daerah/Wilayah: 
Gorontalo
Rak: 

SSO - 900 (900-909)

ISSN/ISBN: 

978-602-356-006-6

Jumlah Halaman: 
118

Kerajaan Buol mempunyai hubungan interaksi dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, khususnya Kerajaan Gorontalo, Limboto, Kaidipang, dan tolitoli. Hubungan interaksi antar-kerajaan lewat komunikasi melalui hubungan perkawinan, perang sampai pada diplomasi telah menciptakan supremasi politik dan proses integrasi di antara kerajaan – kerajaan da unsur-unsur soSial ketiganya. Dalam rangka membangun dan memperkuat hegemoninya Pemerintah Belanda melakukan serangkaian kebijakan politik dan ekonomi dengan mengurangi pengaruh kekuasaan tradisional. Pada tahun 1913, dikeluarkan sistem pemerintahan langsung dengan menghapus jabatan pembesar kerajaan seperti jogugu, kapitan laut, dan Ukumo. Kemudian menerapkan sistem pemerintahan dalam bentuk distrik yang dikepalai marsaoleh. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan, dan timbulnya elite baru (marsaoleh) yang membawa perubahan orientasi, sikap, dan prilaku. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan Pemerintah Belanda di Buol tidak dapat dipisahkan dari kepentingannya dalam rangka mengurangi peran kekuasaan tradisional dengan menerapkan sistem pemerintahan langsung. Kemudian kebijakan politik dan ekonomi dengan membatasi pengaruh dan kekuasaan madika. Langkah ini diambil dengan memaksa madika menandatangani kontrak. Dari kontrak inilah Belanda mengatur dan mengawasi pemerintahan kerajaan sampai pada penentuan seorang madika. Dominasi Pemerintahan Belanda mmemperlihatkan bukan hanya dalam mengatur pemerintahan tetapi juga dalam monopoli hasil produksi emas sebagai produk utama di Buol. Gejala tersebut memperlihatkan perubahan sosial dalam masyarakat utamanya berhubungan dengan relasi sosial dalam perekonomian. Demikian juga hubungan struktural.