PENGATURAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DI DAERAH

Pengarang: 

ATENG SYAFRUDIN

Penerbit: 

TARSITO BANDUNG

Tahun Terbit: 

1976

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

KEP - 303.3 (300-309)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
311

Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan kea rah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat maupun daerah. Dalam menuju kepada sasaran dan tujuan itu, gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan, tetapnya haluan. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Sebagai suatu proses, koordinasi juga dapat diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Maka koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah serta lembaga pemerintahan non departemen. Meskipun keharusan adanya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah dimuat secara tertulis sejak tanggal 31 Mei 1952 yaitu dalam Surat Edaran Perdana Menteri No. 2/R.I./1952, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1956 termuat dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1956, disamping ketentuan-ketentuan khusus untuk masalah-masalah tertentu dan terakhir ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1974, akan tetapi dalam praktek masih sering dijumpai tindakan-tindakan aparat pemerintah di daerah yang menunjukkan tidak adanya koordinasi.