Sosialisasi Pembentukan Perwakilan Lembaga Sensor Film di I

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, pasal 58, ayat 4 yang berbunyi “Lembaga Sensor Film dapat membentuk perwakilan di Ibukota Provinsi,” maka Lembaga Sensor Film dibantu oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Pembentukan Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat” pada 4 Juli 2013 di Hotel Aston Pontianak.

Tujuan dari kegiatan yaitu (1) Menyerap aspirasi pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat sebagai bahan masukan kebijakan LSF dalam pembentukan perwakilannya di ibukota provinsi; (2) Memantau aspirasi masyarakat terhadap kinerja LSF terhadap perkembangan dan permasalahan perfilman dan penyiaran televisi di Kalimantan Barat; (3) Menjalin kerjasama antara Lembaga Sensor Film dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang pembentukan perwakilan LSF di ibukota provinsi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan dirancang sebagai dalam bentuk forum dialog melibatkan berbagai unsur masyarakat Kalbar. Mulai dari berbagai instansi pemerintah terkait dengan perfilman dan penyiaran seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Kepolisian Daerah, Komisi Penyiaran Daerah, tokoh agama, adat, budaya,dan seni, komunitas film lokal baik di independen maupun lingkungan akademis, media massa lokal baik cetak maupun elektronik.

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten II Pemprov Kalbar diisi oleh kegiatan utama berupa pemaparan Prov. Dr. H. Ridwan Lubis berjudul “Pertimbangan Etika dalam Produksi Film Indonesia,” Drs. Febry Calvin Tetelepta, MH. Berjudul “Perkembangan Teknologi dalam Perfilman di Indonesia,” dan Faisal Riza, ST. berjudul “Implementasi P3SPS dalam Perspektif Undang-Undang Perfilman.”

Melalui dialog antara narasumber dengan audiens, tim perumus menyimpulkan bahwa (1) Film sebagai industri wajar mencari untung naun harus diseimbangkan dengan etika untuk kebanggaan bangsa;  (2) Tugas LSF untuk melindungi masyarakat dari pengaruh film; (3) Usaha swasensor harus dilakukan di kalangan Production House dan masyarakat terutama orang tua; (4)  LSF tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis atau hukuman; (5) LSF daerah urgen karena di daerah banyak muncul lembaga penyiaran dan film lokal; (6) Pembentukan LSF daerah sangat diperlukan.