Penelitian Kebijakan INDB

FGD Penelitian Kebijakan INDB

 

PONTIANAK -  Pencatatan warisan budaya tak benda (WBTB) yang merupakan program Dirjen Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya (INDB) sebagai salah satu upaya pelestarian dan pengembangan budaya negeri ini menarik perhatian para peneliti Puslitbang Dirjen Kebudayaan Kemdikbud. Kebijakan INDB dalam hal pencatatan dan penetapan WBTB menjadi focus kajian tim peneliti Puslitbang.

Focus Group Disscussion yang dilaksanakan pada hari Senin, 08 Juni 2015 merupakan  FGD lanjutan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 April 2015. Untuk FGD kali ini, penggalian data lebih difokuskan pada implementasi peraturan menteri no 106 tahun 2013 tentang WBTB. 

 

Diskusi yang dihadiri oleh kalangan peneliti dari BPNB Pontianak, peneliti Balai Bahasa, budayawan dan utusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar membahas 3 hal terkait proses pencatatan dan pendaftaran WBTB. Tim peneliti berusaha menggali factor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pendaftaran dan pencatatan WBTB, dampak penetapan WBTB bagi pelaku budaya dan masyarakat. Selain itu tim peneliti juga berusaha menjaring masukan terkait dengan pendaftaran dan pencatatan WBTB tersebut.

Diskusi yang dipandu oleh Bapak Damar dari Puslitbang dan dihadiri oleh Ibu Nuryana (peneliti senior Puslitbang) serta bapak Ade  Makmur (tim peneliti, akademisi Unpad) mampu menjaring beberapa catatan dan masukan terkait pencatatan dan penetapan WBTB. Beberapa masalah yang dihadapi misalnya kendala birokrasi (pergantian pimpinan didaerah, keuangan, minimnya SDM, struktur birokrasi), kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan kebingungan dikalangan masyarakat dan pihak pemerintah daerah dalam memahami istilah warisan tak benda. Peserta juga memberikan masukan kepada tim peneliti terkait WBTB. Diantaranya adalah pemerintah daerah seharusnya dijadikan leading sector dalam proses ini sehingga mempermudah koordinasi pencatatan WBTB.

 

Mengacu pada hasil diskusi, pencatatan WBTB seharusnya dilakukan mulai dari tingkat desa dan jika merujuk kepada permen No 106 tahun 2013, apabila sebuah karya budaya telah ditetapkan sebagai warisan nasional maka  harus diikuti oleh rencana aksi. Sudah semestinya BPNB sebagai balai pelestarian diharapkan berperan dalam upaya pelestarian karya budaya. Demikian disampaikan oleh Ade Makmur, salah satu anggota tim peneliti. (adm)